FAKTOR PENYEBAB SISWA TIDAK MELANJUTKAN SEKOLAH

DARI SD KE SLTP

(STUDI KASUS DI KABUPATEN MUARO JAMBI)*

THE CAUSED FACTORS OF UNCONTINUED SCHOOL OF STUDENT FROM ELEMENTARY SCHOOL TO JUNIOR HIGH SCHOOL

(CASE STUDY IN KABUPATEN MUARO JAMBI)

Joni Martin

Email: Joni.martin73@yahoo.co.id

ABSTRACT

This paper aims to analyze the cause of uncontinued student in Jambi Province. Since 2007 there are approximately 567 children, in 2008 increased to 1176, then in 2009 become 768 children. Many programs have been launched such as the government’s nine year compulsory education program until the operational school found program (BOS). This study used a qualitative approach to collect data based on the deft-interviews, the results were obtained will be analyzed descriptively. From the Analyzed results obtained some factor that caused why the childrens didn’t proceed as  well as the characteristics, those are cultural factors, the ability of cost factor, aspirations factor, and and student motivations and socialization governments.

Key word: School, Students,uncontinue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang  berdiri sebagai wujud dari perjuangan secara menyeluruh dari rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah, mulai dari pada masa penjajahan belanda, jepang dan pemberontakan dari dalam negeri. Perjuangan yang secara ikhlas dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia membuahkan hasil yang sangat membanggakan dengan ditandai progklamasi 17 Agustus 1945. Hal tersebut sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Negara Republik Indonesia telah menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat.

Sebagai sebuah Negara yang merdeka, maka Negara kesatuan Republik Indonesia yang didirikan mempunyai tujuan yang mulia dalam perjalanan bangsa dan Negara dikemudian harinya. Hal tersebut searah dengan tujuan dari sebuah Negara, sebagaimana diungkapkan oleh Kranenburg yang dikutif oleh Arfai[1] menyatakan bahwa “ Negara bertujuan mengabdi kepada kehidupan, dengan cara membuat kehidupan Negara lebih aman, sehat, dan maju. Negara yang melaksanakan tugas tidak hanya untuk memenuhi tugas hukum, tetapi juga bentuk kesejahteraan, tugas kebudayaan, pendidikan, ilmu kesenian. Negara harus memperhatikan keadilan untuk seluruh bangsa.

Secara garis besarnya tujuan  sebuah negara dalam era modern saat ini adalah pertama, menciptakan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebagai faktor penunjang dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Kedua, mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Kedua tujuan Negara tersebut haruslah diwujudkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan secara semultan, sehingga tercipta sebuah Negara yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan.

Terkait dengan tujuan kedua dari sebuah negara yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat, banyak hal yang dapat diperjuangkan dan diciptakan, salah satunya dalam bidang pendidikan yang merupakan faktor dominan bagi sebuah negara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi kisruh masalah kependidikan di indonesia masih menjadi sebuah fenomenal besar yang menjadi tugas bagi pemerintah dalam menuntaskannya.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk menambah anggaran pendidikan, namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Permasalahan strategis di Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dengan di pusat, yakni masih kurangnya mutu pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang pendidikan, jika di bandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya peningkatan mutu dan pemahaman masayarakat akan pentingnya pendidikan sekolah terutama di daerah kabupaten dan desa.

Pada hakekatnya pembangunan pendidikan di daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada peningkatan mutu dan sarana penunjang sekolah saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemampuan dan pemahaman masyarakat sekitar sekolah akan pentingnya pendidikan dan kemana selanjutnya setelah pendidikan itu tercapai.

Tingginya angka siswa putus sekolah maupun tidak melanjutkan di Provinsi Jambi, menunjukkan bahwa peranan pemerintah dan masyarakat masih belum optimal ini dibuktikan dengan angka siswa putus sekolah dan tidak melanjutkan sejak tahun 2007 ada sekitar 567 anak, tahun 2008 meningkat menjadi 1176, kemudian ditahun 2009 berkisar 768 anak. Banyak program yang telah diluncurkan pemerintah seperti program wajib belajar 9 tahun sampai dengan program dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) guna membantu siswa/calon siswa tidak mampu masih belum menyentuh dan mungkin masih ada masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut nantinya akan berkaitan erat dengan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah hingga akan semakin menambah kantong-kantong angka kemiskinan. Selanjutnya indikasi yang timbul kemudian adalah semakin membesarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak tidak melanjutkan sekolah di Kabupaten Muaro Jambi?.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan sekolah di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan harapan nantinya bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam menentukan program program apa saja yang bisa dikembangkan oleh pihak terkait dalam menyukseskan peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan dimasyarakat terutama dalam menindaki permasalahan siswa yang tidak melanjutkan sekolah.

LANDASAN KONSEPTUAL

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pendidikan diartikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, pembuatan mendidik. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,bangsa dan negara.

Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, Pendidikan adalah segala upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.[2]

Pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Pendidikan Dasar Negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang Standar Nasional Pendidikan. Secara struktural, Sekolah Dasar Negeri merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota[3].

Undang-undang No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan nasional mempunyai visi yakni terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang untuk menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tanatang jaman yang berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:[4]

1.      Menyupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.      Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

3.      Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan tipe pendekatan penelitian sosiologis, dengan maksud untuk melihat dan meneliti serta menggambarkan secara langsung bagaimana kenyataan dan fakta dimasyarakat mengenai pendidikan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan Purposive sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kondisi kedudukan para responden. Sehingga dianggap mengetahui masalah yang akan diteliti dan mewakili populasi dari lingkup penelitian ini.

 Adapun sampel area yang akan penulis teliti adalah di Kabupaten Muaro Jambi dengan alasan karena Kabupaten Muaro Jambi adalah kabupaten terdekat dari pusat ibukota provinsi yang seharusnya bisa lebih mendapatkan perhatian dari dinas terkait yakni dinas pendidikan. Sesuai dengan lingkup penelitian maka penulis hanya mengambil 1(satu) Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK), yakni UPPK Sekernan, yang diambil berdasarkan jumlh siswa putus sekolah terbanyak dan berada di ibukota kabupaten. Dari UPPK ini kemudian diambil 2 desa sampel yakni desa Keranggan dan desa pulau kayu aro yang memiliki angka siswa tidak melanjutkan tertinggi, berdasarkan LKIS dan arus sekolah tahun 2010.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Dokumen dan Wawancara mendalam (deft interview) serta intensif kepada responden terpilih guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten Muaro Jambi adalah kabupaten yang terletak dipinggiran Kota Jambi dengan luas 5246 Km^2.. Terdiri atas 8 kecamatan antara lain; Kecamatan sekernan, Kecamatan Ma. Sebo, Kecamatan Jaluko, Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kecamatan Mestong, Kecamatan Sei. Gelam, dan Kecamatan Sei Bahar. Yang masing-masing kecamatan sudah terdapat unit pelayanan pendidikan kecamatan (UPPK) guna mengkoordinir pelaksanaan pendidikan di daerah kecamatan.  Dengan total keseluruhan sekolah yang ada berjumlah 442 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMPT dan SMK.

Untuk Sekolah Dasar di kabupaten ini berjumlah 237 yang tersebar di 8 kecamatan. Dengan total jumlah siswa di tahun 2009 sebanyak 42.447 siswa. Selanjutnya melalui tabel berikut dapat dilihat jumlah sekolah, jumlah siswa putus sekolah dan jarak tempuh masing-masing kecamatan.


Tabel 2. Jumlah Sekolah di kabupaten Muaro Jambi berdasarkan LKIS tahun 2010.

No	Kecamatan	Jumlah SD/setara	Jumlah SLTP/setara	Jarak Tempuh Desa dari Pusat Kabupaten (KM)	Jumlah Siswa SD Putus Sekolah
1	Jaluko	33	9	50	6
2	Mestong	31	8	14	9
3	Kumpeh Ulu	23	11	48	11
4	Sekernan	29	19	0	35
5	Maro sebo	26	6	14	13
6	Kumpeh	24	10	100	34
7	sungai Bahar	45	16	185	8
8	Sungai Gelam	26	18	80	15
Total		237	97		131

Sumber data: LKIS Tahun 2010 Kemendikdas Muaro Jambi dan NPSN Kab. Muaro Jambi

Tabel 3. SMP/setara yang bisa diakses oleh lulusan SD/setara di desa sampel:

No	NPSN	Nama Sekolah	Status Sekolah	Alamat Sekolah
1	10502804	SMPN 01 Muaro Jambi	Negeri Dibawah Diknas	MUARO JAMBI
2	10502810	SMPN 21 Muaro Jambi	Negeri Dibawah Diknas	DS. KEDOTAN
3	10502815	SMPN 26 Muaro Jambi	Negeri Dibawah Diknas	SEKERNAN
4	10502816	SMPN 15 Muaro jambi	Negeri Dibawah Diknas	KEL. SENGETI
5	10502822	SMPN 05 Muaro Jambi	Negeri Dibawah Diknas	MUARO JAMBI
6	10503057	MTSN Sengeti	Negeri Dibawah Depag	Kel. Sengeti
7	10503063	MTSS Annajah	Swasta Dibawah Depag	RT. 16 Kel Sengeti
8	10503067	MTSN Berembang	Negeri Dibawah Depag	Desa Berembang
9	10503096	MTSS Jauharul Iman	Swasta Dibawah Depag	Senaung
10	10505982	SMPN 1 Atap Danau Saung	Negeri Dibawah Diknas	Desa Tantan

Sumber data: NPSN di Kab. Muaro Jambi

No	Nama Desa	Nama SMP/Setara	Jarak Tempuh (KM)
1	Desa Keranggan	SMPN 01 Muaro Jambi
		SMPN 21 Muaro Jambi
		SMPN 26 Muaro Jambi
		SMPN 05 Muaro Jambi
		MTSN Sengeti
		MTSS Annajah
		MTSN Berembang
		MTSS Jauharul Iman
		SMPN 1 Atap Danau Saung
2	Desa Pulau Kayu Aro	SMPN 01 Muaro Jambi
		SMPN 21 Muaro Jambi	3
		SMPN 26 Muaro Jambi
		SMPN 05 Muaro Jambi	5
		MTSN Sengeti	4
		MTSS Annajah	4
		MTSN Berembang	6
		MTSS Jauharul Iman	6
		SMPN 1 Atap Danau Saung	2

Karakteristik wilayah

Desa pulau kayu aro terletak dipinggir jalan utama menuju pusat kabupaten dengan jarak tempuh berkisar 10-15 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi jalan di desa ini tergolong bagus karena sebagian besar sudah diaspal dan bisa ditempuh oleh kendaraan roda 4.  Sementara desa keranggan adalah desa seberang yang hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai. Kondisi wilayah berada ditengah sungai.

Mata pencaharian utama warga dahulu adalah karyawan soumil dan berkayu sehingga desa ini dikenal sebagai desa maju dan kaya, akan tetapi semenjak ilegal loging diterapkan, kedua desa ini mengalami kemuduran dan warga yang biasa mendapatkan uang lebih menjadi kesulitan hingga merubah pola mata pencaharian ke bertani dan beternak tanpa ada usaha lain. Bentuk rumah didesa ini sebagian besar rumah panggung, dan sebagian lagi rumah permanen.

Factor-Faktor Penyebab Siswa Tidak Melanjutkan Sekolah

Faktor budaya masyarakat

Karakter yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terbentuknya budaya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun yang kemudian berkembang di masyarakat setempat hingga menjadi satu bagian yang utuh yang membekas. Sebagaimana yang dikatakan Melvile j herskovittj dan bronislawmalinowski[5] yang mengemukakan bahwa segala yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor budaya masyarakat masih mendominasi terhadap keinginan masyarakat setempat untuk menerima masukan dari luar, yang berpengaruh terhadap moral dan tingkah laku. Di daerah sampel, budaya seperti anak perempuan harus kerja didapur, kemudian budaya kerja dari kecil, masih besar pengaruhnya bagi kehidupan anak. Hal ini tergambar dari penjelasan salah seorang warga Pak Toni[6] ”…kenapa harus sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya anak perempuan harus bekerja didapur…”.

Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang orang tua siswa Jasri:

“ kami disini rata-rata tidak mempunyai sekolah tinggi, tapi kami bisa hidup dan bekerja sebagaimana orang-orang, sekarang yang penting bukan sekolah tapi bagaimana cara bisa mendapatkan uang”.

Dari pendapat diatas juga diketahui bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan orang tua didesa memberikan transper pemahaman yang salah kepada anak akan arti pentingnya pendidikan, hingga anak bergaul dengan teman-teman sebaya yang tidak melanjutkan, dan terhadap anak perempuan menjadi tertanam dibenak mereka bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.

Faktor Tingkat Keterjangkauan Biaya

Tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap Biaya pendidikan pada dasarnya sudah dipenuhi oleh pemerintah melalui dana BOS, BOSDA serta bantuan beasiswa lain-lain seperti BSM. Akan tetapi ada tanggapan warga yang masih merasa terbebani biaya lain seperti buku pelajaran disamping buku pelajaran wajib, diserahkan kepada anak yang bersedia untuk membeli dan tidak ada paksaan, biaya pribadi seperti (seragam, perlengkapan, transportasi) ditanggung oleh orang tua siswa. Dan rata-rata untuk seragam awal masuk berkisar antara Rp.380.000/siswa.

Disamping biaya wajib diatas biaya transportasi menuju kesekolah menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan orang tua merasa keberatan, karena rata-rata dari daerah SD sampel terpilih untuk menuju  kesekolah SMP terdekat memakan biaya antara 5-10 ribu pulang pergi, (naik Pompong 2000, angkutan kota/ojek 3000.) jika kondisi hujan maka beberapa SMP/setara hanya bisa ditempuh dengan kapal POMPONG dan dilanjutkan dengan berjalan kaki.

Faktor aspirasi dan motivasi siswa

Dari responden yang dipilih rata-rata tingkat keinginan anak untuk sekolah masih tinggi, walaupun sebagian anak menyatakan tidak mau melanjutkan lagi dikarenakan malu dengan teman yang sudah melanjutkan terlebih dahulu kesekolah umum, dan ada juga yang ketika ditanya mengenai keinginan sekolah kembali, menyerahkannya kepada orang tua apakah boleh bersekolah atau tidak.

Disamping itu sebagian besar orang tua anak tidak melanjutkan masih buta hurup. Hingga tidak terlalu ambil pusing dan terlalu menanggapi yang kemudian diserahkan kembali kepada si anak tanpa ada merasa memberikan pengertian serta pembebanan kepada si anak untuk tetap terus melanjutkan sekolah.

Faktor Sosialisasi Pemerintah

Ada yang menarik dari hasil wawancara terhadap beberapa warga di desa keranggan. Dari 5 orang tua siswa yang tidak melanjutkan yang saat wawancara juga didampingi oleh kepala desa dan guru sekolah, mengatakan kekecewaan warga terhadap realisasi janji pemerintah untuk membentuk sekolah satu atap. Didesa ini pernah ada sosialisasi dari Pemerintah kabupaten yang didampingi oleh kementrian Pendidikan Nasional menjanjikan kepada warga untuk membentuk dan mendirikan sekolah satu atap. Selanjutnya sebagai inisiatif dari warga terhadap janji dari tersebut warga secara gotong royong melakukan sumbangan guna membeli tanah sebagai lokasi tempat akan didirikannya sekolah satu atap. Akan tetapi sampai saat ini sekolah tersebut tidak didirikan dan malah didirikan didesa yang menurut warga setempat berada didesa yang penduduknya sedikit.

Hal ini selanjutnya menjadi satu kecaman hebat dari warga terhadap sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada desa. Banyak orang tua siswa yang terjebak akan hal ini yang menyebabkan sebagian anak tidak melanjutkan sekolah sebagaimana yang dikatakan oleh ismail orang tua dari ayu ridha[7] :

“kami untuk memasukkan anak kesekolah seberang agak sedikit terbentur biaya, kebetulan kamarin katanya akan didirikan sekolah satu atap didesa kami, kami sangat berharap akan hal tersebut tapi kelihatannya sampai saat ini belum juga, jadi anak kami tidak melanjutkan keluar karena diluar sudah tutup pendaftaran…”

          Hal tersebut dibenarkan oleh pihak kanwil pendidikan nasional kabupaten, M. Zen[8] yang mengatakan:

” Dulu pernah ada survey dari diknas pusat didampingi oleh diknas pusat, tapi dikarenakan salah satu syarat untuk pembentukan sekolah satu atap didesa tersebut tidak terpenuhi yakni jarak minimal 3 KM dari sekolah negeri terdekat maka dibangun desa lain”.

          Disisi lain Upaya pemerintah kabupaten masih sangat kurang dalam mensosialisaikan pendidikan karena dari temuan, beberapa warga merasa belum pernah dilakukan kunjungan oleh pihak kabupaten secara langsung dan berkala, disamping itu ada satu program paket B bagi masyarakat yang dilaksanakan sebagian tidak tepat sasaran karena tim pengajar dari tokoh desa dan dilaksanakan 2x seminggu.

PEMBAHASAN

Dalam masyarakat Amerika sebagaimana yang dikatakan oleh Sayidiman[9] ada keyakinan bahwa liberalisme adalah yang paling cocok untuk membawa kemajuan. Oleh sebab itu, pendidikan paling rendah sampai yang paling tinggi berpedoman pada pendidikan liberal. Sebaliknya dulu di bekas Uni Soviet pendidikan berpedoman pada komunisme yang berbeda sekali dengan pandangan liberal. Di Jepang pandangan hidup yang mengutamakan solidaritas masyarakat berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan dan juga menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan. Terbukti bahwa masing-masing dapat menghasilkan pendidikan bermutu bagi masyarakatnya. Sebab, pedoman itu membawa perkembangan pemikiran dan perasaan yang sesuai dengan pandangan masyarakatnya. Itu kemudian menjadi kekuatan utama dalam meraih dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bangsa Indonesia secara resmi telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu berarti bahwa semua sistim yang berlaku diindonesia harus berpedoman pada Pancasila yang meliputi sistem nilai yang luas, tidak terkecuali dengan sistim pendidikan. Memang secara formal hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Pendidikan maupun berbagai ketentuan lainnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya pancasila belum menjadi pandangan dan sikap hidup masyarakat. Sejak Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, bangsa kita telah dibombardir dengan berbagai ideologi dan pandangan hidup yang berbeda dari Pancasila. Banyak pihak berkepentingan untuk menguasai alam pikiran bangsa Indonesia. Sedangkan dalam tubuh bangsa kita sendiri ada yang lebih condong kepada pandangan hidup yang berbeda dari Pancasila. Yang lebih dasar dalam pembentukan ideologi dan pandangan hidup sebagaimana yang diinginkan oleh pancasila adalah dimulai dari pendidikan di taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Apabila pada tingkat itu kita tidak dapat mewujudkan landasan berpikir dan bertingkah laku, maka hasil pendidikan tinggi juga sukar memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Apalagi jika pendidikan tersebut terputus sejak awal yakni ditingkat sekolah dasar.

Dalam kondisi sekarang tidak akan mungkin memutuskan jenjang pendidikan. Karena usaha yang efektif untuk menjadikan pendidikan sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan bangsa, tidak akan bisa di tolerable. Segala aspek teknis pendidikan baru akan membawa manfaat konkret dan jangka panjang apabila pendidikan diikuti secara berkelanjutan dan berjenjang hingga pembentukan perilaku dan berpikir oleh si anak sebagai landasan awal mereka menjalani kehidupan baik dalam berkeluarga sampai dengan berhadapan dengan alam pekerjaan akan mudah dilalui.

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya memperlihatkan beberapa faktor penyebab anak tidak melanjutkan sekolah, sedikit terlihat perbedaan dan pemahaman dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup serta pembinaan watak dan tingkah laku si anak guna menjalani hidup yang berpikir dan bertingkah laku sebagaimana amanat dari dasar negara yakni Pancasila. Penyebab siswa tidak melanjutkan sekolah sebenarnya terdapat di peranan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya orang tua siswa yang buta huruf. Padahal daerah tersebut berada hanya beberapa Kilometer dari pusat kota.

Disamping itu, dikaitkan dengan kemakmuran suatu daerah bukan semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam yang cukup. Perlu disadari bahwa sumber daya alam bersifat statis dan tidak dapat diperbaharui atau ditingkatkan, berbeda dengan sumber daya manusia yang selalu dinamis dan progresif, dapat ditingkatkan dari waktu kewaktu. Oleh sebab itu upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan menjadi mutlak diperlukan. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang strategis untuk meningkatan kapasitas dan penjaga keberlanjutan (sustainable) dari waktu ke waktu. Maka hancurnya peradaban suatu bangsa karena gagalnya lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya[10].

Pada hakekatnya, jika kita kembali membaca misi dari Pendidikan Nasional yang menyupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, serta meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, masih belum tuntas pekerjaan bagi pemerintah untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan. Karena pada prinsipnya anak  adalah mahluk yang kreatif, namun demikian kreativitas akan tumbuh pada diri seseorang anak apabila terdapat kebebasan baik kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, kebebasan ruang gerak dan waktu. Kreativitas itu dapat berkembang tetapi dapat hilang sirna, disinilah peran orang tua yang harus dominan dan memberi kesempatan kepada anak untuk berinisiatif dan kreatif. Karena potensi yang dimiliki anak bisa terdesak oleh hal-hal yang sebenarnya di luar perhatiannya. Paradigma budaya yang masih menggejala di lingkungan masyarakat kita selama ini yang belum bergeser pada tindakan peningkatan Sumber daya manusia yang handal akan tetapi masih berputar pada adat kebiasaan yang seharusnya sudah dihilangkan dan dikurangi semenjak perubahan jaman yang menghendaki kualitas dan persaingan dalam mencari pekerjaan dan penghidupan haruslah menjadi perhatian yang intensif dari pemerintah, bukan hanya daerah kabupaten/kota, provinsi akan tetapi juga dari pemerintah pusat.


KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Karakteristik suatu wilayah sangat mempengaruhi budaya yang berkembang dimasyarakat, hal ini yang menimbulkan beberapa faktor penyebab angka putus sekolah menjadi tinggi. Seperti budaya masyarakat yang mendominasi terhadap keinginan masyarakat setempat untuk menerima masukan dari luar yang berpengaruh terhadap moral dan tingkah laku. Kemudian tingkat keterjangkauan biaya yang relatif masih tinggi bagi daerah yang rata-rata penghasilan penduduknya dari pertanian tidak tetap, disamping itu kurangnya motivasi dari orang tua terhadap siswa menyebabkan pupusnya aspirasi siswa untuk melanjutkan. Peranan pemerintah yang kurang juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman warga terhadap pentingnya pendidikan bagi anak.

Saran

Dari hasil penelitian diatas saran yang bisa direkomendasikan adalah:

1.             Program beasiswa kepada siswa kurang mampu hendaknya harus lebih diintensifkan hal ini untuk menunjang kemampuan orang tua dalam mengatasi permasalahan keterjangkauan biaya diluar biaya yang dianggarkan oleh dana bantuan operasional sekolah dan lain-lain.

2.             Memberikan program aksara (paket A) bagi orang tua yang buta hurup serta melakukan sosialisi intensif kepada orang tua dan siswa yang belum melanjutkan agar aspirasi dan motivasi baik dari orang tua dan siswa bsa tetap dipertahankan.

3.             Sosialisasi kepada desa melalui tokoh agama dan adat, serta membuka wawasan warga yang masih dilingkupi pemikiran jangka pendek dan kemudian Perlu adanya koordinasi dan program terpadu oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap UPPK dan PKBM yang seharusnya lebih berperanan dalam menyukseskan program Wajar bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Puja “Pengaruh Lingkungan Terhadap Pendidikan Anak” didownload melalui http://puja.blog.uns.ac.id/2009/05/27/pengaruh-lingkungan-terhadap-pendidikan-anak/

Roni Syarif Definisi pendidikan menurut para ahli didownload melalui Http://www.scribd.com/definisi_pendidikan_menurut_para ahli.

Ravi Dwi Wijayanto “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008” Skripsi  tahun 2010.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

---

* Hasil pengumpulan  data penelitian kerja sama dengan Puslitjak Kemendiknas pada tahun 2010, dengan judul “Analisis Kebijakan Peningkatan Kesempatan Melanjutkan Pendidikan Dari SD/Setara Ke SMP/Setara”.

[1] Arfai dkk, Makalah seminar sehari “ Pergeseran etika politik politisi dilihat dari UUD 1945”fakultas Hukum universitas jambi 2009.

[2]Roni Syarif Definisi pendidikan menurut para ahli (Http://www.scribd.com/definisi_pendidikan_menurut_para ahli. diakses 02 Desember 2011)

[3]Kementrian pendidikan nasional; (http: // www. kemdiknas. go.id / kemdiknas / Pendidikan Dasar_(Satuan_Pendidikan), diakses 10 Juli 2011).

[4] Muzib zunun.2011. tekan Pendidikan  menengah dalam  kebijakan  pendidikan  nasional (http://www.scribd.com/doc/11710036/Makalah-Pendidikan-Menengah-Dalam-Kebijakan-Pendidikan-Nasional, diakses 02 desember 2011)

[5] Didownload melalui http://duniabaca.com/definisi-budaya-pengertian-kebudayaan.html#definisi

[6] Wawancara pada tanggal 21 oktober 2010.

[7] Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2010

[8] Wawancara dengan Kasi Pendidikan sekolah dasar dan MTS Diknas Kab. Muaro Jambi.

[9] Sayidiman Suryohadiprojo “Hubungan Kondisi Masyarakat dengan Pendidikan” http://64.203.71.11/kompas-cetak/0403/29/opini/885342.htm.

[10] Karwono, “Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Decentralization) Dan Peran Lembaga Pendidikan” http://www.karwono.wordpress.com